0
0
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sudah melaporkan data peningkatan transaksi mencurigakan terkait Pemiilihan Umum (Pemilu) 2024 DEMO BPF kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, peningkatan transaksi mencurigakan itu mencapai lebih dari 100 persen dengan jumlah mencapai triliunan rupiah. “Semua sudah kita lihat. Semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan,” DEMO BESTPROFIT Ivan di sela-sela acara Diseminasi PPATK, Jakarta, Kamis (14/12/2023), seperti dikutip Tribunnews.com.
Menurut Ivan, PPATK menerima laporan transaksi mencurigakan terkait Pemilu karena terdapat kejanggalan terkait aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK). DEMO BESTPROFIT FUTURES
Ivan mengatakan, berdasarkan pengalaman PPATK, arus transaksi melalui RKDK biasanya sangat padat dan tidak flat (diam) karena digunakan buat membiayai kegiatan-kegiatan kampanye. Seharusnya, kata Ivan, aliran dana RKDK bergerak karena dipakai untuk pembiayaan kegiatan kampanye. Namun, PPATK kini justru menemukan aktivitas transaksi melalui RKDK cenderung flat alias tidak bergerak.
