Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa rencana untuk menonaktifkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya sedang dalam tahap kajian. Meskipun demikian, program pensiun dini PLTU tersebut tetap akan dilaksanakan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang akan membiayai program ini. Pemerintah berharap mendapatkan dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun untuk mewujudkannya, tetapi hingga saat ini dana tersebut belum tersedia. PLN sedang menghitung sumber dana ini, sementara pihak pemerintah menunggu realisasinya. Selain itu, ada catatan bahwa menonaktifkan PLTU Suralaya tidak akan berdampak pada penurunan polusi di Jakarta karena PLTU tersebut telah menerapkan teknologi pengendalian emisi. Meskipun begitu, pemerintah tetap bertekad untuk menonaktifkan PLTU tersebut dalam komitmen untuk menjaga lingkungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *